Narata.co – Amnesty International Indonesia mendesak pemerintah segera menyusun langkah mitigasi panas ekstrem yang lebih komprehensif menyusul meningkatnya dampak krisis iklim di berbagai daerah, termasuk kekeringan di Jawa Barat yang menyebabkan lebih dari 200 ribu warga mengalami krisis air bersih.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan panas ekstrem tidak lagi dapat dipandang sebagai sekadar fenomena cuaca, melainkan persoalan yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia dan kebijakan negara dalam menghadapi perubahan iklim.
“Indonesia berada di garis depan krisis iklim. Ketidakadilan iklim terlihat jelas, dari Kalimantan hingga Jawa Barat. Masyarakat rentan dan warga miskin menghadapi konsekuensi yang jauh lebih parah, padahal kontribusi mereka terhadap pemanasan global relatif kecil,” kata Usman dalam keterangan tertulisnya yang dikutip, Sabtu (1/8/2026).
Menurut Usman, kekeringan yang diperparah perubahan iklim tidak hanya mengganggu akses masyarakat terhadap air bersih, tetapi juga berdampak pada kesehatan, ketahanan pangan, dan mata pencaharian.
Baca juga: Air Danau Toba Keruh Diduga Akibat Kekeringan dan Pencemaran Limbah
Ia menilai kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, pekerja sektor informal, masyarakat adat, serta perempuan menjadi pihak yang paling rentan menghadapi dampak panas ekstrem karena memiliki keterbatasan akses terhadap perlindungan sosial dan sarana penunjang untuk menghadapi suhu tinggi.
“Kami mendorong pemerintah pusat dan daerah menyusun rencana aksi menghadapi cuaca ekstrem, termasuk pedoman kesehatan saat gelombang panas, penguatan sistem perlindungan sosial yang responsif terhadap perubahan iklim, serta penyediaan dukungan bagi kelompok rentan,” ujar Usman.
Selain langkah adaptasi, Usman juga menilai pemerintah perlu mempercepat transisi menuju energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil sebagai bagian dari upaya jangka panjang menghadapi krisis iklim.
“Panas ekstrem jelas bukan hanya peristiwa cuaca. Ia bersifat politis karena berkaitan erat dengan kebijakan negara menanggulangi dampak perubahan iklim,” ucapnya.
Seruan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya dampak musim kemarau di sejumlah daerah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebelumnya menyatakan fenomena El Niño 2026 telah aktif dan berpotensi mencapai intensitas sangat kuat.
Di Jawa Barat, sebanyak 214.381 jiwa di 207 desa dilaporkan terdampak kekeringan dan mengalami krisis air bersih. Sementara itu, luas kebakaran lahan di wilayah terdampak telah mencapai 61,86 hektare. BMKG juga mengingatkan enam provinsi lain, yakni Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, berpotensi menghadapi risiko kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau.
