Narata.co, Sumut – Tiomerly Sitinjak, petani asal Pematang Siantar bersuara lantang penuh harap menyampaikan aspirasi di depan gerbang pintu masuk Kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan Diponegoro, Kota Medan, Rabu (24/09/2025). Berbekal alat pengeras suara, ia berdiri tegak menuntut keadilan dan meminta penyelesaian konflik agraria kepada Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution.
Di hadapan aparat kepolisian, ASN, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang berjaga di depan pintu gerbang kantor Pemprov Sumut, Tiomerly Sitinjak tak gentar bersuara menyampaikan orasi-orasinya.
“Rakyat sudah tertindas. Pak Bobby kami di sini minta keadilan,” serunya lantang.
Tiomerly tak sendirian, ia bersama ratusan petani, buruh nelayan, mahasiswa, dan masyarakat adat yang tergabung dalam Aliansi Pejuang Reforma Agraria (APARA). Mereka berkumpul berunjuk rasa sambil membawa spanduk dan poster-poster tuntutan.
Massa juga terlihat membawa aneka hasil pertanian, yaitu pisang, petai, jengkol, salak, dan lainnya.
Nantinya, hasil tanaman tersebut akan diberikan kepada Gubernur Sumut sebagai bentuk ungkapan dan pesan untuk mengingat konflik agraria yang dialami para petani yang tidak kunjung selesai.
Koordinator Wilayah (Korwil) Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Sumut, Suhariawan, mencatat ada beberapa titik sebaran konflik agraria di Sumut yang sampai kini belum terselesaikan.
Di antaranya, sektor perkebunan. Ada sekitar 4.488 hektare luas lahan yang mengalami konflik agraria baik perkebunan negara maupun swasta yang tersebar di beberapa kabupaten/kota, yaitu Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Siantar, dan Labuhanbatu.
Pada sektor pertambangan, terjadi perampasan tanah masyarakat seluas 9.142 hektare di Kabupaten Dairi. Kemudian, di sektor infrastruktur, tercatat kurang lebih 126 hektare luas lahan mengalami konflik agraria.
Selanjutnya, pada sektor kehutanan, ada sekitar 31.420.673 hektare lahan di 4 kabupaten wilayah kawasan Danau Toba yang bermasalah. Lalu, di sektor bisnis properti tercatat seluas 3.080 hektare lahan mengalami konflik agraria, terutama pada proyek Deli Megapolitan dan pemakaman elite PT Nirvana Memorial.
Menyikapi hal ini, Suhariawan selaku perwakilan massa menuntut Bobby Nasution dan wakilnya, H. Surya untuk menyelesaikan masalah konflik agraria sesuai janji yang mereka sampaikan saat kampanye debat kandidat di Pilgub Sumut 2024 silam.
“Pertama, kami mendesak Bobby Nasution untuk komitmen sesuai janji yang dia sampaikan masa kampanye. Kedua, kami mendesak gubernur agar membentuk Badan Pelaksana Reforma Agraria. Kenapa? karena gugus tugas reforma agraria Sumut hari ini gagal menjalankan mandat Perpres No 62 tahun 2023,” ucapnya.
Sementara, unjuk rasa menuntut penyelesaian konflik agraria ini sempat memanas dengan diwarnai aksi saling dorong antara massa dan petugas kepolisian lantaran keinginan massa untuk bertemu Bobby dan Surya tidak terpenuhi.
Massa kemudian berlanjut ke kantor DPRD Sumut untuk berunjuk rasa menyampaikan aspirasi sekaligus momentum memperingati Hari Tani Nasional 2025.
