Narata.co — Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan menyoroti masih tingginya angka kematian ibu serta ketimpangan distribusi tenaga bidan di Indonesia dalam peringatan Hari Bidan Internasional 2026.
Komnas Perempuan menilai persoalan kekurangan dan ketimpangan distribusi bidan tidak hanya berkaitan dengan layanan kesehatan, tetapi juga menyangkut hak asasi perempuan.
Komisioner Komnas Perempuan, Yuni Asriyanti, mengatakan bidan memiliki peran penting dalam memastikan perempuan memperoleh layanan kesehatan yang aman dan bermartabat.
“Bidan bukan hanya penolong persalinan. Mereka adalah garda terdepan yang memastikan perempuan diperlakukan dengan bermartabat dan hak-hak reproduksinya dihormati,” ujar Yuni seperti dikutip dari laman resmi Komnas Perempuan, Kamis (7/5/2026).
Berdasarkan data World Health Organization (WHO) pada April 2025, rasio kematian ibu secara global menurun sekitar 40 persen selama periode 2000–2023. Namun, lebih dari 90 persen kematian ibu pada 2023 masih terjadi di negara berpenghasilan menengah ke bawah.
Baca juga: Komnas Perempuan Dorong Pemanfaatan Teknologi untuk Cegah Kekerasan terhadap Perempuan
Sementara itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat terdapat 4.150 kasus kematian ibu di Tanah Air sepanjang 2024.
Komnas Perempuan menilai tingginya angka tersebut menunjukkan sistem kesehatan belum sepenuhnya menjamin layanan yang aman dan setara, khususnya bagi perempuan di daerah terpencil dan kelompok rentan.
“Ketika negara kurang optimal mendukung bidan, terutama di wilayah terpencil, perempuan yang membayar harganya dengan nyawa mereka,” ucap Yuni.
Wakil Ketua Komnas Perempuan, Dahlia Madanih, menambahkan penguatan sistem kebidanan harus berbasis hak asasi manusia dan tidak hanya berorientasi pada capaian angka.
“Kami mendorong pemerintah pusat dan daerah menyusun strategi untuk mengatasi ketimpangan distribusi bidan, terutama di wilayah terpencil, serta memperkuat layanan kesehatan maternal yang berperspektif hak asasi manusia dan kesetaraan gender,” katanya.
Selain itu, Komnas Perempuan juga meminta fasilitas layanan kesehatan menerapkan kebijakan tanpa toleransi terhadap kekerasan dan diskriminasi dalam layanan kebidanan.
