Kepala Operasi Damai Cartenz Brigjen. Pol Faizal Ramadhani. (Sumber foto: Humas Ops Damai Cartenz)
Narata.co, Papua — Kepala Operasi Damai Cartenz Brigjen. Pol Faizal Ramadhani, mengungkapkan pihaknya sudah memetakan aktivitas kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Aktivitas KKB tersebar di sekitar 14 kabupaten, dengan 11 kabupaten masuk dalam wilayah operasi aktif Satgas Damai Cartenz.
Adapun lima kabupaten teridentifikasi memiliki intensitas gangguan keamanan yang tinggi, terutama karena dominasi anggota KKB yang berasal dari kalangan anak muda dan milenial.
“Kelompok-kelompok ini banyak merekrut pemuda dengan berbagai alasan. Tidak hanya karena ideologi Papua merdeka, tetapi ada juga faktor lain seperti minimnya lapangan kerja, kesenjangan pembangunan, dan keterbatasan akses terhadap kesejahteraan,” kata Faizal melalui keterangan resmi tertulisnya, Kamis (17/7).
Selain KKB, aparat juga mengidentifikasi ancaman dari kelompok kriminal politik (KKP) yang menyebarkan paham separatis melalui pendekatan ideologis dan intelektual.
“Kalau KKB menggunakan senjata, maka KKP menggunakan wacana politik dan ideologis. Mereka menyasar kesadaran intelektual, termasuk kepada mereka yang awalnya tidak simpati. Kalau ini tidak ditangani dengan serius, bisa menumbuhkan simpati baru dan itu jauh lebih berbahaya,” jelas Faizal.
Kaops Damai Cartenz ini juga mengungkapkan bahwa senjata yang digunakan KKB berasal dari tiga sumber utama yaitu pembelian dari dalam maupun luar negeri, hasil perampasan, dan distribusi dari jaringan gelap lokal. Bahkan, kelompok tersebut diketahui menjalin koneksi dengan penyelundup dari Filipina dan Papua Nugini.
“Tiap tahun kami ungkap jaringan penyalur senjata. Pada Maret lalu kami tangkap pelaku yang menguasai 12 pucuk senjata api dan hampir 4.000 butir amunisi. Mereka membeli, menyelundupkan, bahkan memanfaatkan celah di perbatasan dan jalur laut,” ungkapnya
Faizal menambahkan, Polri terus berupaya memutus mata rantai distribusi senjata termasuk dengan pengawasan jaringan lintas wilayah hingga ke Sulawesi Utara dan kawasan perbatasan internasional.
Terkait pendanaan, disebutkan bahwa KKB memperoleh dana dari berbagai sumber, termasuk aksi kriminal dan penyalahgunaan dana desa. Menurut Faizal, ada indikasi KKB memaksa kepala desa maupun distrik untuk menyerahkan sejumlah uang.
“Kami sudah melakukan penangkapan terhadap beberapa kepala desa dan distrik yang terbukti menyerahkan dana kepada kelompok ini. Dana itu digunakan untuk membeli senjata dan membiayai operasional mereka,” katanya.
Di sisi lain, medan geografis Papua disebut menjadi tantangan besar dalam pemberantasan KKB. Wilayah yang luas, akses terbatas, dan minimnya infrastruktur memperlambat pergerakan serta jangkauan operasi aparat.
“Wilayah Papua itu dua sampai empat kali lipat lebih besar dari Pulau Jawa. Infrastruktur minim, cuaca ekstrem, dan tantangan logistik memperberat semua proses,” ucap Faizal.
Lebih dari itu, ia menekankan bahwa penyelesaian konflik Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan perubahan paradigma. Tidak bisa hanya mengandalkan operasi keamanan semata, tetapi juga perlu penanganan sosial, ekonomi, dan ideologis secara serempak.
“Permasalahannya bukan cuma senjata. Ada ketimpangan, keterbatasan, dan luka sejarah. Maka penyelesaiannya harus berbasis paradigma yang baru—komprehensif, tidak bisa parsial. Kalau belum satu pemahaman, sulit bicara strategi teknis jangka panjang,” pungkas Kaops Damai Cartenz.
