Narata.co, Medan – Pemerintah Kota Medan dipastikan akan membangun 6 underpass baru, serta merelokasi warga di pinggiran sungai dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
Hal itu disampaikan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DPRD Medan, Henry Jhon Hutagalung.
Henry Jhon mengatakan itu turut didampingi anggota Pansus lainnya, Zulham Efendi dan dr Dimas Sofani, usai pembahasan bersama pihak eksekutif di ruang rapat Badan Musyawarah DPRD Medan, Selasa (22/7).
Menurut Henry Jhon, pembangunan underpass menjadi opsi yang paling realistis dan memungkinkan dibanding pembangunan jalan tol maupun flyover.
“Kita sudah tanya ke Pemko Medan, apa yang bisa dibangun? Jalan tol tidak mungkin, flyover juga tidak mungkin. Maka yang memungkinkan underpass. Di Medan itu sudah ada delapan titik yang direncanakan, dua sudah terealisasi, jadi masih ada enam lagi,” jelasnya.
Salah satu underpass yang direncanakan segera dibangun tersebut di kawasan Kampung Lalang. Namun, yang lain mereka belum mau merinci di titik-titik mana saja yang akan menjadi lokasi pembangunan selanjutnya.
“Pembiayaan proyek ini direncanakan berasal dari dana APBD atau pembiayaan APBN,” ucap politisi PSI itu.
Tidak hanya pembangunan infrastruktur, DPRD juga menyoroti masalah penanganan banjir, khususnya relokasi warga yang bermukim di bantaran sungai.
Henry menyebutkan, pemerintah pusat telah menyatakan kesediaannya mendukung relokasi asalkan Pemerintah Kota Medan segera mengajukan proposal.
“Persoalan ini sudah disampaikan sejak lama dan pemerintah pusat. Kabarnya juga sudah setuju, tapi proposal dari Pemko Medan belum diajukan,” ujar Henry Jhon Hutagalung yang duduk di Komisi II DPRD Medan asal Dapil V.
Mengenai persoalan lahan, diakui Henry Jhon sebenarnya tidak ada masalah. “Kita sudah punya rumah susun di Kayu Putih, dan lahan seluas tiga hektare di Johor,” bebernya.
Henry turut menyinggung pentingnya lokasi relokasi yang tidak jauh dari tempat tinggal warga saat ini agar tidak mengganggu mata pencaharian dan keseharian mereka.
“Pernah ada usulan agar rusun yang dibangun tidak jauh dari lokasi asal warga. Ini penting agar mereka tidak kehilangan pekerjaan dan tetap terhubung dengan komunitasnya,” Henry menandaskan.
