Narata.co, Simalungun – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memperkuat kewenangannya dalam menjaga stabilitas sektor asuransi melalui mandat resolusi perusahaan asuransi. Penguatan tersebut merupakan bagian dari perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Junior Sub Manager Kantor Perwakilan LPS I, Aditya Ery Wibowo, mengatakan penambahan mandat tersebut diharapkan dapat mendukung terciptanya ekosistem asuransi yang berkelanjutan sekaligus menjaga stabilitas industri asuransi nasional.
“Adanya penambahan mandat dalam melakukan resolusi perusahaan asuransi diharapkan dapat mendukung mewujudkan ekosistem asuransi berkelanjutan dan stabilitas sektor asuransi di Indonesia. Selain itu, mandat tersebut juga bertujuan untuk memberikan perlindungan atas hak pemegang polis dengan mengutamakan keberlanjutan polis dalam hal terjadi kegagalan perusahaan asuransi,” jelas Aditya.
Menurutnya, program penjaminan polis menjadi instrumen penting untuk memperkuat perlindungan pemegang polis sekaligus mekanisme resolusi perusahaan asuransi. Keberadaan program tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi.
Baca juga: LPS Pastikan Dana Nasabah Korban Bencana di Aceh–Sumut–Sumbar Tetap Aman
Aditya mencontohkan sejumlah negara yang telah menerapkan program penjaminan polis, seperti Malaysia, Korea Selatan, Kanada, dan Inggris.
“Best practices di beberapa negara yang telah melaksanakan program penjaminan polis, antara lain Malaysia, Korea, Kanada, maupun United Kingdom menunjukkan bahwa adanya program penjaminan polis yang kredibel dapat mendukung momentum pertumbuhan industri melalui peningkatan trust dan partisipasi masyarakat,” tambahnya.
Untuk mempersiapkan penerapan program tersebut, LPS akan melakukan sejumlah langkah, mulai dari penyempurnaan regulasi, perencanaan kesiapan operasional, hingga penguatan sinergi dengan para pemangku kepentingan.
“Ke depan, LPS akan terus memperkuat berbagai upaya dalam mempersiapkan aktivasi program penjaminan polis, melalui penyempurnaan regulasi, perencanaan kesiapan operasional, serta penguatan sinergi dengan seluruh stakeholders,” tutup Aditya.
Pemaparan tersebut disampaikan dalam kegiatan Media Gathering Kantor Perwakilan LPS I bersama insan pers dan jurnalis Sumatra Utara di Parapat, Kabupaten Simalungun, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan dibuka Kepala Kantor Perwakilan LPS I, Jimmy Ardianto. Dalam sambutannya, Jimmy menekankan pentingnya peran media dalam menyosialisasikan tugas dan fungsi LPS serta meningkatkan literasi keuangan masyarakat.
“Dalam menjalankan misi edukasi tersebut, rekan-rekan jurnalis dan media memegang peranan yang sangat vital sebagai perpanjangan tangan LPS untuk menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas dukungan jurnalis dan media yang senantiasa aktif dalam membagikan informasi kebijakan LPS terkini kepada masyarakat,” ujar Jimmy. (Adv)




