Narata.co – Pemerintah Indonesia membawa agenda pemerataan akses internet, pelindungan anak di ruang digital, dan keamanan identitas pengguna dalam forum International Telecommunication Union (ITU) Plenipotentiary Conference 2026 di Doha, Qatar.
Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Ismail, mengatakan Indonesia terus mendorong transformasi digital melalui perluasan konektivitas, penguatan infrastruktur, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Dalam pernyataannya pada forum High Level Policy Statement ITU, Ismail menyebut pengoperasian Satelit Republik Indonesia (SATRIA-1) menjadi salah satu upaya memperluas akses internet, terutama di wilayah terpencil dan belum terlayani.
“Peluncuran satelit SATRIA-1 memiliki dampak sosial dan ekonomi, serta memperluas akses internet di seluruh daerah terpencil dan belum terlayani,” ujar Ismail, Rabu (11/11/2026).
Selain itu, pemerintah mengakselerasi pengembangan jaringan 5G melalui lelang pita frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz pada Agustus 2026.
“Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan akses ke layanan digital sekaligus memperkuat ketahanan dan keandalan infrastruktur konektivitas kita,” kata Ismail.
Di bidang tata kelola digital, pemerintah tengah menyusun peta jalan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) nasional secara lintas sektor. Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).
Baca juga: UNESCO Luncurkan Panduan Keluarga Dampingi Anak di Era Digital
Aturan tersebut menjadi salah satu landasan pemerintah dalam memperkuat pelindungan anak di ruang digital, khususnya anak berusia di bawah 16 tahun.
Sementara itu, keamanan identitas pelanggan telekomunikasi diperkuat melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Regulasi tersebut mengatur kewajiban verifikasi biometrik dalam registrasi kartu SIM.
“Registrasi kartu SIM berbasis biometrik menggunakan pengenalan wajah bertujuan untuk memperkuat verifikasi identitas pelanggan dan membantu mencegah penyalahgunaan nomor ponsel,” ucap Ismail.
Ismail menilai tantangan transformasi digital membutuhkan kerja sama lintas negara. Menurutnya, ITU berperan sebagai wadah bagi negara anggota untuk bertukar keahlian, membangun konsensus, dan memperkuat kapasitas teknis, terutama bagi negara berkembang.
“Mari kita bangun masa depan digital yang lebih inklusif, aman, dan tangguh,” tandas Ismail.
Dalam forum tersebut, Indonesia juga mencalonkan diri sebagai Anggota Dewan ITU untuk periode 2027-2030. Pemerintah meminta dukungan negara-negara anggota terhadap pencalonan tersebut.
