Narata.co – Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengecam dugaan kekerasan seksual yang melibatkan Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Yosef Lede. Komnas Perempuan mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus tersebut serta memastikan korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan.
Komnas Perempuan menyebut korban merupakan perempuan berusia 21 tahun yang telah melaporkan dugaan kekerasan seksual tersebut ke Polda NTT pada Kamis, 12 November 2026. Laporan itu tercatat dengan Nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT.
Berdasarkan keterangan awal kepolisian, peristiwa tersebut diduga terjadi pada Rabu (11/11/2026) di rumah jabatan Bupati Kupang. Korban disebut dibawa ke lokasi oleh seorang saksi dengan iming-iming akan mendapatkan pekerjaan.
Wakil Ketua Komnas Perempuan, Dahlia Madanih, menilai dugaan kasus tersebut tidak bisa dipandang hanya sebagai tindak kekerasan seksual individual. Menurutnya, perkara ini juga harus dilihat dalam konteks ketimpangan relasi kuasa dan dugaan penyalahgunaan jabatan oleh pejabat publik.
“Komnas Perempuan mengecam dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pimpinan daerah yang seharusnya memiliki tanggung jawab memberikan perlindungan pada perempuan. Kami juga mengecam dugaan penyalahgunaan kewenangan sebagai kepala daerah, dengan menggunakan iming-iming pekerjaan sebagai modus yang menjerat korban ke dalam tindak kekerasan seksual berupa perkosaan,” kata Dahlia, Rabu (18/11/2026).
Komnas Perempuan meminta korban segera mendapatkan perlindungan dan layanan pemulihan berkelanjutan. Lembaga tersebut juga mendorong Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, mengambil alih tanggung jawab perlindungan dan pendampingan terhadap korban beserta keluarganya.
Upaya tersebut diminta dilakukan bersama Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi NTT serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
“Kami juga mendesak kepolisian menangani perkara secara transparan dan akuntabel dengan mempertimbangkan penerapan pasal berlapis dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO),” ujar Dahlia.
Baca juga: Komnas Perempuan: Lonjakan Kasus Kekerasan Seksual Jadi Alarm Lemahnya Implementasi UU TPKS
Komnas Perempuan menilai ketentuan TPPO perlu didalami karena korban diduga direkrut dan dibawa dengan iming-iming pekerjaan untuk tujuan eksploitasi seksual. Lembaga itu juga mengingatkan adanya ketentuan pemberatan pidana sepertiga apabila kekerasan seksual dilakukan oleh pejabat publik.
Komisioner Komnas Perempuan, Sondang Frishka Simanjuntak, turut meminta agar perkara tersebut tidak dihentikan melalui penyelesaian kekeluargaan atau keadilan restoratif.
“Normalisasi praktik-praktik tidak profesional tidak boleh dilanggengkan. Pejabat publik tidak boleh menggunakan kuasanya untuk kepentingan pribadi, seperti iming-iming memberikan pekerjaan lalu mendatangkan perempuan ke kediaman pribadi. Kami juga meminta agar tidak ada penghentian kasus melalui cara-cara kekeluargaan atau keadilan restoratif,” ujar Sondang.
Komnas Perempuan mengingatkan Pasal 23 UU TPKS mengatur bahwa perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan di luar proses peradilan, kecuali jika pelakunya anak.
“Kami turut mendesak Gubernur NTT dan Kementerian Dalam Negeri melakukan pemeriksaan secara transparan terhadap Bupati Kupang. Apabila dugaan tersebut terbukti, Komnas Perempuan meminta yang bersangkutan diberhentikan secara tidak hormat sesuai ketentuan perundang-undangan,” tutur Sondang.
Di sisi lain, Komnas Perempuan mengajak media dan masyarakat menghormati privasi korban dengan tidak menyebarkan identitas, foto, maupun informasi lain yang dapat mengungkap jati dirinya.


