Narata.co — Tim independen pencari fakta Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM) menyatakan telah memulai langkah pengumpulan data terkait unjuk rasa dan kerusuhan yang terjadi pada Agustus hingga September 2025.
Tim independen pencari fakta Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM) terdiri dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ombudsman RI, dan Komisi Nasional Disabilitas. Tim tersebut dibentuk pada 12 September 2025
Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menjelaskan ruang lingkup pencarian fakta akan meliputi tujuh elemen utama. Elemen itu mencakup peristiwa (pra, saat, dan pascakerusuhan), perencanaan serta pengerahan aparat. Lalu, penggunaan kekuatan oleh aktor negara maupun non-negara, perlakuan terhadap demonstran dan tahanan, dampak peristiwa, respons berbagai pihak, serta akuntabilitas.
“Sejumlah aspek rinci turut menjadi fokus, antara lain penyebab aksi, pola kerusuhan, identifikasi pihak yang terlibat, rantai komando aparat, penggunaan senjata api dan gas air mata, prosedur penangkapan, jumlah korban, hingga kerugian sosial-ekonomi,” kata Anis dalam siaran persnya, dikutip Selasa (23/9/2025).
Anis mengungkapkan tim independen pencari fakta LNHAM juga menyoroti kerentanan yang dialami perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok minoritas.
“Saat ini kami sedang mengidentifikasi temuan awal dari enam kantor LNHAM yang sudah turun ke lapangan sejak peristiwa pertama terjadi pada 25 Agustus 2025,” ungkapnya.
Dalam dua pekan ke depan, tim independen pencari fakta LNHAM berencana melakukan pendalaman dengan turun langsung ke lokasi, berkoordinasi dengan pihak berwenang.
“Kami mengundang sejumlah pihak dan ahli untuk memberikan keterangan,” ujar Anis.
Tim independen pencari fakta LNHAM turut merespons positif atas dukungan masyarakat, tenaga medis, dan rumah sakit dalam menangani korban kerusuhan di balik unjuk rasa Agustus 2025. Pemerintah juga diminta untuk berkomitmen memberikan akses penuh bagi proses investigasi.
“Dukungan dan akses seluas-luasnya sangat penting untuk memastikan fakta yang komprehensif. Demi mengungkap kebenaran, menegakkan keadilan, memenuhi hak korban atas pemulihan, dan mencegah terulangnya peristiwa serupa,” pungkas Anis.
