Narata.co, Medan – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menuai kritik setelah tidak menemui massa masyarakat adat yang berunjuk rasa menolak keberadaan PT Toba Pulp Lestari (TPL) di Kantor Gubernur Sumut, Senin (10/11).
Ketidakhadira Bobby dinilai menunjukkan lemahnya keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat adat yang terlibat konflik lahan dengan perusahaan bubur kertas tersebut.
Massa dari Sekretariat Bersama (Sekber) Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis sejak pagi memadati halaman kantor gubernur, menuntut agar Bobby secara langsung menyatakan rekomendasi penutupan PT TPL. Namun hingga petang, Bobby tidak muncul.
Wakil Gubernur Sumut, Surya, yang menemui massa menyampaikan bahwa Bobby tengah berada di Istana Negara mengikuti peringatan Hari Pahlawan.
“Beliau mendampingi keluarga yang mendapat gelar pahlawan,” katanya.
Baca juga: Masyarakat Adat Sihaporas Diserang Ratusan Orang Pekerja TPL, 6 Orang Luka-Luka
Surya berjanji akan menyampaikan tuntutan massa kepada Bobby dan menjadwalkan pertemuan lanjutan.
“Untuk jumpa dengan Bapak Gubernur bisa kita atur kembali,” ucap Surya.
Namun, penjelasan itu justru memicu kemarahan massa yang menilai gubernur mengabaikan aspirasi publik. Koordinator aksi demonstran, Rocky Pasaribu, mengatakan mereka telah menyampaikan pemberitahuan demonstrasi ini sejak sepekan lalu.
“Seharusnya Bobby bisa menjadwalkan waktu untuk menemui rakyatnya,” kata Rocky Pasaribu, Koordinator Aksi.
Rocky menilai pernyataan Bobby yang sebelumnya menyebut PT TPL memiliki alas hak yang sah menegaskan posisi pemerintah yang lebih berpihak pada perusahaan ketimbang masyarakat adat.
“Pemerintah tidak boleh hanya berpegang pada izin formal perusahaan. Ada kerusakan lingkungan dan pelanggaran hak masyarakat adat yang nyata,” ujarnya.
