Narata.co — Pulau Jawa menghadapi tekanan serius terkait ketersediaan air. Wilayah yang dihuni sekitar 57 persen penduduk Indonesia itu hanya memiliki sekitar 6 persen sumber daya air nasional. Kondisi tersebut mendorong UNICEF Indonesia bersama Water Resilience Coalition (WRC), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, pemerintah daerah, dan CEO Water Mandate meluncurkan BERSAMA (Berketahanan Air untuk Sanitasi dan Air Minum Aman).
Program tersebut diluncurkan di Jakarta, Senin (24/8/2026), untuk memperkuat ketahanan air sekaligus memperluas akses terhadap layanan air minum, sanitasi, dan kebersihan atau WASH yang berketahanan iklim di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, Jawa Barat.
Perwakilan UNICEF Indonesia, Maniza Zaman, mengatakan ketersediaan air yang aman berkaitan langsung dengan perlindungan hak anak, terutama ketika perubahan iklim semakin meningkatkan risiko banjir, kekeringan, dan kelangkaan air.
“Itu merupakan hal mendasar untuk melindungi hak anak atas kesehatan yang baik dan lingkungan yang aman, terlebih ketika tantangan iklim semakin sering terjadi,” ujar Maniza.
Menurutnya, gangguan terhadap sistem air akibat bencana juga dapat berdampak pada akses anak terhadap layanan penting, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak.
“Ketika banjir, kekeringan, dan kelangkaan air mengganggu layanan esensial, anak-anak termasuk kelompok yang paling terdampak,” kata Maniza.
Program BERSAMA akan berfokus pada dua kabupaten dan 30 desa di DAS Citarum selama fase awal 2026–2028. Inisiatif tersebut mendapat dukungan awal sebesar 1 juta dolar AS dari Gap Inc. dan Haleon.
Baca juga: UNICEF: Lebih dari Separuh Remaja Indonesia Pernah Mengalami Kekerasan
Program itu menargetkan 200.000 orang memperoleh akses terhadap layanan WASH yang berketahanan iklim serta meningkatkan kesadaran 300.000 orang mengenai ketahanan air dan iklim, termasuk praktik penghematan air dan kebersihan.
Selain itu, BERSAMA ditargetkan berkontribusi terhadap pengisian kembali lebih dari 12.000 meter kubik air per tahun melalui pemanenan air hujan, konservasi daerah aliran sungai, dan imbuhan air tanah.
CEO Water Resilience Coalition, Matt Kistler, mengatakan ketahanan air membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, organisasi masyarakat sipil, hingga dunia usaha.
“WRC meyakini bahwa ketahanan air membutuhkan aksi kolektif, yakni kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, organisasi masyarakat sipil, dan dunia usaha dalam menghadapi tantangan air serta mencari solusi bersama,” tuturnya.
Ancaman terhadap ketahanan air juga semakin besar akibat perubahan iklim. UNICEF mencatat Indonesia mengalami lebih dari 4.700 bencana sepanjang 2025, dengan hampir separuhnya berkaitan dengan banjir.
Banjir dapat merusak sistem penyediaan air dan mencemari sumber air sehingga meningkatkan risiko penyakit, termasuk diare. Dampaknya juga dapat mengganggu aktivitas anak, termasuk akses ke sekolah dan fasilitas kesehatan.
Melalui BERSAMA, para mitra juga akan memperkuat kebijakan dan sistem pengelolaan air agar program dapat berkelanjutan serta menjadi model yang dapat direplikasi di wilayah lain di Jawa.
